Rabu, 06 Oktober 2010

Minta SBY Ditangkap, RMS Menghina Indonesia

Image










TUNDA KUNJUNGAN, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono bersama menteri terkait saat menyampaikan penundaan kunjungan kenegaraan ke Belanda di Ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin.

JAKARTA(SINDO) – Tindakan pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) yang meminta pengadilan di Belanda menangkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan bentuk penghinaan kepada Indonesia. Karena itu, berbagai kalangan mendukung langkah Presiden SBY yang membatalkan kunjungan kenegaraan ke Negeri Kincir Angin itu.

“Ini (tindakan RMS) tidak hanya keterlaluan, tapi sudah menjadi penghinaan terhadap negara,”ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman kepada harian Seputar Indonesia (SINDO) di Jakarta kemarin. Dia berpendapat, RMS tidak hanya menghina Indonesia, melainkan juga Pemerintah Belanda. Sebab, tindakan RMS ini akan membuat Ratu Belanda Beatrix tidak enak hati.“Aksi RMS ini bertujuan untuk mengacaukan hubungan baik antara Indonesia dan Belanda,”ujarnya.

Presiden SBY kemarin memutuskan untuk membatalkan kunjungan ke Belanda. Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta rombongan terbatas sedianya pada pukul 13.30 WIB bertolak ke Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari. Kunjungan Presiden telah lama diagendakan untuk memenuhi undangan Ratu Belanda Beatrix.Pada 2007 dan 2008 lalu, Presiden sudah pernah menjadwalkan kunjungan ini, tapi akhirnya tertunda.

Presiden SBY memutuskan membatalkan kunjungan sebagai respons atas tindakan Pengadilan Den Haag, Belanda, yang mempercepat proses tuntutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang diajukan RMS. Salah satu tuntutan RMS adalah meminta agar Pengadilan Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden SBY ketika sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Negeri Kincir Angin itu.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mendukung keputusan Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Belanda.Pembatalan itu terkait dengan harga diri bangsa serta peneguhan sikap bahwa NKRI merupakan harga mati. Dalam pandangannya, selama ini RMS merupakan gerakan separatis yang pendukungnya dapat bergerak bebas di negeri Belanda. “Mereka bangun jaringan, galang dana, melakukan lobi-lobi politik, termasuk tuntutan ke Pengadilan Den Haag,”ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku heran dengan sidang pengadilan HAM yang digelar bersamaan dengan kunjungan Presiden SBY. Seharusnya Pemerintah Belanda dapat meminta pengadilan untuk menggelar persidangan di lain waktu.“Ada apa ini,kokbisa bersamaan,”katanya.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai sebaiknya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) segera meminta penjelasan Duta Besar (Dubes) Belanda di Jakarta. Sebagai negara yang banyak “utang sejarah”kepada Indonesia, Belanda perlu memahami martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Belanda juga harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Harga Diri Bangsa
Saat memberikan keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, kemarin,Presiden mengaku mendapatkan laporan perkembangan situasi di Belanda pada jam-jam terakhir sebelum bertolak ke negara itu.Laporan itu dijadikan dasar untuk membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda pada 5–9 Oktober 2010. Pembatalan kunjungan dilakukan lantaran Presiden ingin menjaga harga diri bangsa.

“Bagi Indonesia,bagi saya,kalau sampai seperti itu, digelar pengadilan (di Belanda) pada saat saya berkunjung ke sana, itu menyangkut harga diri kita sebagai bangsa. Oleh karena itu saya memutuskan untuk menunda kunjungan ini,”ujar Presiden SBY. Sebelum memutuskan menunda kunjungan, Presiden SBY tiba di ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusumah untuk melakukan rapat terbatas bersama Wakil Presiden Boediono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono,dan KSAD Jenderal TNI George Toisutta.Rapat berlangsung selama hampir satu jam.

Adapun rombongan yang akan mengikuti kunjungan Presiden sebagian besar telah menunggu keberangkatan di dalam pesawat Garuda Airbus 330–300 yang berkapasitas 150 penumpang. Presiden berpendapat, bila ada kepala negara yang akan berkunjung ke negara lain mendapat ancaman aksi unjuk rasa, itu merupakan hal yang biasa.Namun, kali ini menurut Presiden, ancaman yang dihadapinya tidak biasa sehingga tidakbisaditerima.

“Yangtidakbisa saya terima adalah ketika Presiden RI berkunjung ke Den Haag, atas undangan Ratu Belanda dan PM Belanda, pada saat itulah digelar sebuah pengadilan yang antara lain untuk memutus tuntutan ditangkapnya Presiden RI,”tandasnya. Presiden SBY segera mengirimkan surat kepada Ratu Beatrix untuk menjelaskan alasan penundaan kunjungan ke Belanda.Presiden mengaku siap untuk berkunjung ke Belanda manakala situasi tentang permasalahan isu HAM ini sudah jernih dan tidak lagi menimbulkan salah paham bagi rakyat Indonesia.

Dalam jadwal kunjungan Presiden RI selama tiga hari di Den Haag yang diterima SINDO,Presiden rencananya melakukan kunjungan kehormatan ke Istana Noordeinde dan disambut oleh Ratu Beatrix sekaligus menerima tanda kehormatan Order of the Dutch Lion.Presiden juga akan bertemu dengan presiden senat,presiden parlemen,serta melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende.

Di hari kedua kunjungan, Presiden akan menghadiri roundtable meeting dengan para CEO perusahaan besar Belanda serta akan memberikan pidato di Universitas Leiden yang dihadiri para akademisi terkemuka Universitas Leiden serta pejabat tinggi pemerintahan dan tokoh masyarakat Belanda. Di Universitas Leiden ini, Presiden juga akan menerima penghargaan Willem van Orange.

Di hari terakhir kunjungan,Presiden dan rombongan akan menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Institut Pertanian Bogor dan Universitas Wageningen. Setelah itu,Presiden direncanakan menerima kunjungan para pemain sepak bola Belanda keturunan Indonesia dan perwakilan komunitas Indonesia di Belanda.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, meski akan digelar pengadilan,Pemerintah Belanda telah memberikan garansi penuh atau imunitas kepada Presiden SBY.Meski demikian, Julian menilai dampak politis dari proses di pengadilan itu tidak baik untuk harga diri bangsa. Pengadilan itu telah digelar sejak Selasa siang (kemarin) atau tepat saat Presiden dan rombongan akan bertolak ke Belanda. (adam prawira/rarasati syarief/ helmi firdaus/ syarifudin)

Romeltea Media
Panamedia : my life and future Updated at:
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*

Be the first to reply!

Posting Komentar

 
back to top